Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keppres No. 77 Tahun 2003. KPAI merupakan lembaga yang bersifat independen dan bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.
“Untuk kepentingan terbaik bagi anak” merupakan motto kerja KPAI dalam melaksanakan tugasnya. Adapun tugas pokok KPAI adalah.
1)    Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkeitan dengan perlindungan anak kepada berbagai pihak (orang tua, pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan kelompok profesi serta pemuka masyarakat).
2)    Melakukan pengumpulan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat tentang berbagai kasusu pelanggaran hak-hak anak.
3)    Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak oleh berbagai pihak (perseorangan, pemerintah, atau masyarakat).
4)    Membuat dan menyampaikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak untuk kepentingan nasional maupun kemanusiaan (universal).

Sebagai lembaga pelindung hak anak, KPAI berkewajiaban memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak. Perlindunagn khusus tersebut diberikan kepada anak-anak dalan kondisi berikut ini.
1)    Anak dalam situasi darurat : anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata.
2)    Anak yang berhadapan dengan hukum.
3)    Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
4)    Anak yang tereksploitasi secara ekonomi san atau seksual.
5)    Anak yang diperdagangkan.
6)    Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).
7)    Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental.
8)    Anak yang menyandang cacat.
9)    Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.